KPPOD: Gubernur Berbeda dengan Presiden

JAKARTA - Pencopotan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belakangan memunculkan persoalan. Cara pemberhentiannya dinilai melanggar aturan sehingga Komisi Aparatur Sipil Negara turun tangan setelah mendapat laporan dari para birokrat yang merasa dirugikan oleh kebijakan Gubernur Anies Baswedan tersebut.

Lembaga independen Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pun menyoroti permasalahan itu. Direktur Eksekutif KPPO

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya