Opsi Ahok Cawagub Langgar UU Pilkada

JAKARTA - Simulasi di lingkup internal PDIP untuk opsi menjadikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon wakil gubernur dalam pemilihan kepala daerah 2017 dikritik karena dinilai melanggar aturan. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Willy Aditya, mengatakan opsi itu menabrak ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada.

"UU Pilkada melarang kepala daerah mencalonkan diri sebagai wakil," ujar Willy

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya