Pemerintah DKI Mengkritik Komnas HAM

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tak perlu mengikuti isi surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait dengan konflik dengan warga Kebon Tebu, Muara Baru, Pluit, Jakarta Utara. Sikap Komnas HAM justru dikritik karena dianggap salah kaprah dalam kasus pembebasan lahan di bantaran Waduk Pluit itu.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kemarin. "Saya tidak akan memenuhi panggilan Komnas

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya