Instansi yang Tolak E-KTP Bisa Dituntut

JAKARTA - Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenoek, mengatakan instansi yang menolak e-KTP bisa dituntut. "(Penolakan) itu melanggar Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2011. Dia bisa dituntut," kata Donny ketika dihubungi Tempo pada Sabtu lalu.

Menurut Donny, Kepres telah menginstruksikan agar seluruh jajaran instansi pemerintah dan swasta memberikan jaminan kepada pemilik e-KTP. "E-KTP itu sah. Berlaku di seluruh Indonesia," kata d

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya