Menteri Hukum Tak Tahu Nasib ERP
JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menyatakan belum mengetahui nasib Peraturan Pemerintah tentang Electronic Road Pricing (ERP). Padahal payung hukum untuk menerapkan aturan jalan berbayar ini telah ditunggu-tunggu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai satu di antara solusi kemacetan yang sudah sangat parah.
Ditemui di Gedung DPR, Patrialis belum bisa memberi keterangan sampai di mana kesiapan draf payung hukum terseb
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini