Kebijakan Upah Pungut Akan Direvisi

Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta akan merevisi kebijakan penggunaan upah pungut pajak daerah serta pajak bumi dan bangunan. Rencana ini berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi Rp 1,25 triliun dalam pengelolaan upah pungut pada 2005-2007 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Peraturan tersebut harus dinilai kembali dengan asas kewajaran," kata Gubernur Fauzi Bowo di Balai Kota Jakarta kemarin. Mengenai jangka waktu penyelesaian revisi, menurut dia

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya