Pasukan Disinformasi Siap Tempur pada Tahun Ini
Menjelang Pemilu 2024 dan disahkannya KUHP yang baru, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan mesin propaganda mereka.
Gelombang besar hoaks dan konspirasi politik menjadi dalih pemerintah untuk membungkam kritik lewat undang-undang. Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintahannya merupakan korban kampanye disinformasi, yang mengganggu omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, pembangunan ibu kota negara, dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada tahun lalu.
Namun penyebar disinformasi terbesar bukanlah para pengkritik pemerintah, melai
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini