Moratorium, Pemerintah Tetap Minta Tambahan PNS
MAKASSAR - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar, Baso Amiruddin, mengatakan pihaknya tetap meminta penambahan 700 pegawai untuk kebutuhan pada 2016. Formasi ketenagaan itu ditujukan untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan tenaga teknis. "Kami mengajukan saja. Kalaupun ada moratorium, itu hak pemerintah pusat," ujar Baso saat dihubungi Tempo, kemarin.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) memperpanjang moratorium penerimaan pegawai hingga 2019. Alasannya, menurut Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, untuk menekan biaya belanja pegawai yang telah membebani anggaran negara (APBN) dan anggaran daerah (APBD).
MAKASSAR - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar, Baso Amiruddin, mengatakan pihaknya tetap meminta penambahan 700 pegawai untuk kebutuhan pada 2016. Formasi ketenagaan itu ditujukan untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan tenaga teknis. "Kami mengajukan saja. Kalaupun ada moratorium, itu hak pemerintah pusat," ujar Baso saat dihubungi Tempo, kemarin.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) me
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini