Politisasi Birokrasi Dominasi Pelanggaran Pilkada

MAKASSAR - Dugaan pengerahan pegawai negeri sipil (PNS) dan kepala desa saat pasangan calon bupati berkampanye menjadi pelanggaran dominan dalam pemilihan kepala daerah. Berdasarkan data kepolisian, dua kasus politisasi birokrasi tengah ditangani penegak hukum pada November. Di antaranya diduga melibatkan kepala desa di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru.

Juru bicara Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Frans Barung

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya