BPKP Butuh Bukti Tambahan Kasus Pulau Kayangan
MAKASSAR - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan menggelar ekspose bersama penyidik Kejaksaan Negeri Makassar terkait dengan kasus korupsi pengelolaan Pulau Kayangan Makassar. Hasilnya, menurut Kepala BPKP Sulawesi Selatan, Deni Suardini, BPKP masih memerlukan alat bukti tambahan yang harus dilengkapi dalam pengusutan kasus tersebut.
MAKASSAR - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan menggelar ekspose bersama penyidik Kejaksaan Negeri Makassar terkait dengan kasus korupsi pengelolaan Pulau Kayangan Makassar. Hasilnya, menurut Kepala BPKP Sulawesi Selatan, Deni Suardini, BPKP masih memerlukan alat bukti tambahan yang harus dilengkapi dalam pengusutan kasus tersebut.
"Bukti tersebut itu berupa dokumen administratif untuk keperluan audit," ujar Deni saat dihub
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini