Dewan Provinsi: Taksi Blue Bird Tidak Melanggar Hukum
MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan menyatakan kehadiran taksi Blue Bird di Makassar tidak melanggar hukum. Kesimpulan itu diperoleh setelah rapat dengar pendapat Komisi Pembangunan dan Komisi Keuangan DPRD dengan Dinas Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, serta Asosiasi Pengusaha Taksi Seluruh Indonesia (Apetasi) Sulawesi Selatan, kemarin.
arsip tempo : 172656278026.
MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan menyatakan kehadiran taksi Blue Bird di Makassar tidak melanggar hukum. Kesimpulan itu diperoleh setelah rapat dengar pendapat Komisi Pembangunan dan Komisi Keuangan DPRD dengan Dinas Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, serta Asosiasi Pengusaha Taksi Seluruh Indonesia (Apetasi) Sulawesi Selatan, kemarin.
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ni'matullah, meminta Apetasi mem
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
