MAKASSAR - Forum Dosen Makassar meminta penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu, mengawasi ketat proses pemilihan umum presiden dari pemungutan suara hingga penghitungan perolehan suara.
Menurut Adi Suryadi Culla, akademikus dari Universitas Hasanuddin, KPU harus mengoptimalkan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih. "KPU harus menjamin seluruh masyarakat terlayani dalam pemilu ini," kata Adi kemarin.
Forum Dosen Makassar dan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan kemarin menggelar diskusi tentang Demokrasi di Pemilu Presiden 2014 di aula KPU.
Menurut Adi, salah satu kalangan yang rawan tidak memilih adalah penyandang disabilitas jika KPU tidak menyiapkan fasilitas untuk kalangan tersebut.
Marwan Mas, akademikus dari Universitas Bosowa 45, mengatakan KPU dan Badan Pengawas Pemilu harus mengantisipasi adanya upaya-upaya untuk mengurangi pemilih yang menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara.
"Pengawasan menjelang pemilu harus lebih ketat agar pemilih jangan dihalangi untuk memilih," kata Marwan.
Marwan menjelaskan, salah satu masalah yang terjadi di pemilu adalah undangan pemilih yang tidak sampai, sehingga pemilih tidak menggunakan hak suaranya. Selanjutnya, kecurangan pemilu rawan terjadi setelah pemungutan suara.
"Penghitungan suara juga biasa terjadi kecurangan. Kalau ada oknum penyelenggara yang bermain, harus ditindak tegas," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sulawesi Selatan Muhammad Iqbal Latief mengatakan dialog dengan Forum Dosen Makassar itu bertujuan mendapatkan masukan, saran, serta kritik dari kalangan akademikus. Saran dan kritik Forum Dosen itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kinerja KPU.
Dialog tersebut dihadiri sejumlah akademikus, di antaranya Adi, Marwan, Qasim Mathar dari Universitas Islam Negeri Alauddin, serta para ketua KPU kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan.
Iqbal menambahkan, KPU terbuka kepada seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan saran dan kritikan untuk peningkatan kualitas pemilu.
Ketua KPUD Palopo, Haidar Jidar, mengatakan setiap tahapan mempunyai potensi kecurangan, dari penetapan daftar pemilih tetap hingga pemungutan dan penghitungan suara pemilu. "Oknum penyelenggara juga kadang bermental curang," kata Haidar.
Menurut dia, khusus kecurangan pada rekapitulasi suara pemilu banyak terjadi di tingkat rekapitulasi di panitia pemungutan suara tingkat kelurahan dan desa. INDRA OY
