DPRD Maros Pertanyakan Pungutan PDAM

MAROS - Wakil Ketua Komisi B Bidang Anggaran dan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros, Akbar Endra, mempersoalkan pungutan Rp 700 ribu oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat. Pungutan didalihkan sebagai biaya sambungan air ke setiap rumah warga berpenghasilan rendah.

"Itu terkesan pungutan liar," kata Akbar kemarin. Dalam pertemuan dengan Komisi B Selasa lalu, ia menegaskan bahwa pungutan tersebut ditentang karena

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya