Pemerintah Dianggap Kecolongan Soal Desa Fiktif

JAKARTA – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmad Doli Kurnia, menganggap pemerintah telah kecolongan dalam memverifikasi desa penerima dana sehingga muncul dugaan adanya puluhan desa fiktif. Dia mengatakan Kementerian Dalam Negeri seharusnya ikut bertanggung jawab atas dugaan adanya desa fiktif tersebut. "Pengawasan desa secara administrasi berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri," kata dia, kemar

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya