SYDNEY – Pasukan khusus Australia dilaporkan membunuh 39 orang selama perang Afganistan. Laporan militer yang dirilis pekan ini menyebutkan ada bukti yang menunjukkan terjadinya pembunuhan di luar hukum oleh 25 tentara Australia dalam 23 insiden. Pembunuhan oleh personel pasukan khusus Australia yang ditugaskan di Afganistan itu terjadi pada 2005-2016.
"Temuan pelanggaran ini merupakan tuduhan paling serius atas perilaku militer dan nilai-nilai profesional," kata Jenderal Angus Campbell, pejabat tinggi militer Australia, kepada wartawan di Canberra, Australia, kemarin. "Pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil dan tahanan tidak pernah dapat diterima."
Campbell meminta maaf kepada warga dan pemerintah Afganistan atas insiden yang terjadi puluhan tahun lalu itu. "Kepada rakyat Afganistan, atas nama Angkatan Bersenjata Australia, saya dengan tulus dan tanpa pamrih meminta maaf." Berdasarkan rekomendasi laporan tersebut, Campbell mengatakan 19 personel dan mantan militer Australia akan dirujuk ke penyelidik khusus untuk menentukan ada-tidaknya bukti untuk diadili.
Laporan itu didasari penyelidikan selama empat tahun oleh tim yang dipimpin Mayor Jenderal Paul Brereton, hakim yang juga tentara cadangan. Brereton ditunjuk oleh Inspektorat Jenderal Pertahanan Australia pada 2016 untuk menyelidiki rumor kejahatan perang di Afghanistan pada 2003-2016.
Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa lebih dari 20 ribu lembar dokumen dan 25 ribu gambar serta mewawancarai 423 saksi. Menurut laporan itu, mayoritas warga yang terbunuh termasuk tahanan, petani, dan penduduk lokal Afganistan lainnya. Lantaran ditangkap dan dibunuh, mereka dilindungi oleh hukum internasional.
Australia menempatkan pasukan di Afganistan sejak 2002 sebagai bagian dari tentara koalisi pimpinan Amerika Serikat untuk memerangi milisi Taliban. Australia memiliki sekitar 1.500 tentara yang bertugas di Afganistan.
Rilis laporan itu muncul setelah Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbicara dengan Presiden Afganistan Ashraf Ghani beberapa waktu lalu. Kantor Presiden Afganistan mengatakan Morrison telah menelepon untuk mengungkapkan kesedihan atas temuan itu. "Perdana Menteri Australia mengungkapkan kesedihannya yang terdalam atas kesalahan militer Australia di Afganistan," cuit kantor Ghani di Twitter.
Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Australia harus segera memberikan kompensasi kepada keluarga korban di Afganistan tanpa menunggu selesainya penyelidikan dalam kasus kriminal. “Ini menjadi langkah penting dalam merehabilitasi reputasi Australia di dunia internasional, khususnya dengan Afganistan. Dan ini adalah hal yang benar untuk dilakukan,” demikian bunyi laporan itu.
Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afganistan mengatakan tuntutan secara pidana harus dilakukan dan kompensasi yang memadai tetap diberikan. "Hanya melalui serangkaian penyelidikan independen akan terungkap sejauh mana pengabaian terhadap kehidupan Afganistan, dan mengakibatkan terjadinya kejahatan perang," katanya, seperti dikutip oleh New York Times. Elaine Pearson, dari Human Rights Watch, mengatakan kepada BBC bahwa laporan ini menjadi pembenaran. "Ini adalah pengakuan bahwa kejahatan tersebut terjadi."
REUTERS | ASSOCIATED PRESS | AL JAZEERA | SUKMA LOPPIES
