MANILA – Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan Kementerian Kehakiman menyelidiki secara menyeluruh dugaan korupsi di semua lembaga pemerintah. Bekas Wali Kota Davos itu mengakui bahwa negaranya terus diganggu oleh korupsi.
Duterte mengeluarkan memorandum alias perintah eksekutif terhadap Kementerian Kehakiman untuk menyelidiki dugaan penyimpangan di semua lembaga pemerintah hingga akhir masa jabatannya pada 2022. Dia memberikan kuasa kepada Kementerian untuk bekerja sama dengan lembaga lain dan memutuskan tuduhan apa yang bakal diusut.
“Hingga kini korupsi tidak melemah, justru semakin kuat,” kata Duterte dalam pidato yang disiarkan stasiun televisi nasional, kemarin. Dia berjanji akan memfokuskan sisa masa jabatannya pada pemberantasan korupsi.
Pada 2016, Duterte memenangi kampanye kepresidenan dengan janji memerangi korupsi, kejahatan, dan obat-obatan terlarang. Tapi pemerintahannya terus dirundung berbagai skandal dan tuduhan korupsi. Berbagai kasus seakan-akan ditutup-tutupi di sejumlah lembaga negara, dari kasus di penjara, perusahaan asuransi, imigrasi, bandara dan bea-cukai, hingga kepolisian serta badan anti-narkoba.
Sejumlah pejabat didakwa dan divonis hukuman penjara. Beberapa pejabat juga mengundurkan diri. Dengan banyaknya kasus korupsi, Filipina turun 14 tingkat ke peringkat 113 di antara 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International pada tahun lalu.
Duterte tidak memenuhi syarat untuk dipilih kembali dalam pemilihan presiden. Tapi dia berupaya memenuhi janji kampanyenya tentang korupsi agar dapat membantu peluang penggantinya yang dipilih dalam pemilihan presiden pada 2022. "Semua pegawai pemerintah harus mendengarkan. Ini nota dari saya, Presiden, kepada Menteri Kehakiman Menardo Guevarra. Penyelidikan dugaan korupsi di seluruh pemerintahan akan diperluas,” ujar dia.
Duterte sejatinya telah membentuk gugus tugas multi-lembaga pada Agustus lalu untuk menyelidiki korupsi di perusahaan asuransi kesehatan Filipina (PhilHealth). Satuan tugas itu, antara lain, terdiri atas pejabat Ombudsman, Tim Audit Nasional (COA), dan Komisi Anti-Korupsi Presiden. Mereka berwenang menyelidiki, memeriksa gaya hidup, dan menahan personel PhilHealth yang diduga terlibat korupsi.
Berdasarkan hasil penyelidikan, Biro Investigasi Nasional melaporkan bekas Presiden dan Direktur Utama PhilHealth, Ricardo Morales, ke Ombudsman. Biro juga melaporkan sejumlah pejabat di PhilHealth atas dugaan pembayaran klaim dan asuransi serta pengeluaran dana yang janggal ke rumah sakit pada awal tahun lalu. Duterte mengatakan senang atas hasil penyelidikan dan tindakan terhadap para eksekutif PhilHealth yang dinyatakan bersalah.
Setelah penyelidikan PhilHealth, satgas yang dipimpin Departemen Kehakiman itu kini berfokus pada Departemen Pekerjaan Umum. Duterte menegaskan, penyelidikan terhadap institusi tersebut bukan berarti dia tidak mempercayai kinerja Menteri Pekerjaan Umum Mark Villar. Lagi pula, menurut Presiden, Villar sudah kaya dan tidak perlu mengantongi dana pemerintah. "Saya tidak menentang Villar. Dia salah satu pekerja keras. Tapi capaian kinerja saja tidaklah cukup," ujar Duterte.
Adapun Menteri Menardo Guevarra langsung berkoordinasi dengan lembaga lain setelah adanya perintah Presiden tersebut. Dia mendesak pegawai pemerintah untuk melapor jika mempunyai data informasi praktik korupsi di instansi mereka, sehingga satgas dapat dengan mudah memulai penyelidikan. "Dengan luasnya kampanye antikorupsi ini, saya berfokus pada pengaturan dan mekanisme organisasi yang akan menjalankan arahan Presiden hingga akhir masa jabatannya, serta akan memprioritaskannya," ujar Guevarra.
REUTERS | INQUIRER | CNN PHILIPPINES | ABS-CBN | SUKMA LOPPIES
17
