THE HAGUE – Mahkamah Agung Belanda mengukuhkan putusan sebelumnya bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB gagal melindungi 350 orang di Bosnia pada 1995. Mahkamah Agung memutuskan pemerintah Belanda memiliki "pertanggungjawaban yang sangat terbatas" atas kematian 350 pria dan anak lelaki selama pembantaian Srebrenica pada 1995 itu.
"Dutchbat (pasukan) bertindak secara tidak sah dalam mengevakuasi 350 orang," demikian putusan Mahkamah seperti dilansir Reuters, kemarin. "Mereka mengambil kesempatan orang-orang itu untuk tetap dalam pengawasan orang-orang Serbia Bosnia."
Pasukan Belanda merupakan salah satu peace keeping forces atau pasukan penjaga perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selama perang Bosnia (1992-1995), pasukan penjaga perdamaian PBB ditugasi untuk melindungi warga sipil muslim dari pasukan Serbia Bosnia di dekat Kota Srebrenica.
Di kawasan itu, sekitar 5.000 warga muslim termasuk yang ketakutan dan meminta perlindungan di pangkalan penjaga perdamaian Belanda ketika wilayah tersebut dikuasai pasukan Serbia Bosnia, yang dipimpin Jenderal Ratko Mladic. Namun pasukan penjaga perdamaian yang bersenjata ringan menyerah selama ofensif kekerasan dan mengusir ratusan orang dari pangkalan PBB. Pasukan penjaga perdamaian yang kalah jumlah terpaksa mengevakuasi 350 warga sipil di dekat Srebrenica pada 13 Juli 1995. Padahal mereka tahu ada bahaya serius atau setidaknya bisa dibunuh oleh pasukan Serbia Bosnia. "Mereka mengambil kesempatan para pria untuk tetap berada di luar tangan Serbia Bosnia," demikian putusan Mahkamah.
Setelah evakuasi itu, pasukan Serbia Bosnia menduduki Srebrenica dan menyortir ribuan penduduk muslim berdasarkan jenis kelamin, kemudian mengangkut laki-laki pergi dan mulai membunuh mereka. Total ada 8.000 pria dan anak laki-laki muslim. Pembantaian ini menjadi pembunuhan massal terburuk di Eropa sejak akhir Perang Dunia II. Komandan militer Serbia Bosnia, Ratko Mladic, divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Kejahatan Perang PBB pada 2017 karena memerintahkan pembantaian.
Putusan Mahkamah Agung Belanda menguatkan putusan yang dibuat Pengadilan Den Haag-pengadilan sebelumnya-pada 2017. Dalam putusan 2017, Pengadilan Den Haag memutuskan bahwa tindakan pasukan Belanda tersebut menghilangkan kesempatan bagi orang-orang itu untuk bertahan hidup. Pengadilan memperkirakan peluang mereka untuk bertahan hidup jika mereka tetap tinggal di kompleks pasukan Belanda sekitar 30 persen.
Namun, dalam putusan terbaru, Mahkamah Agung Belanda menurunkan pertanggungjawaban pasukan Belanda menjadi 10 persen. "Peluang para pengungsi melarikan diri dari pasukan Serbia Bosnia seandainya mereka diberi pilihan untuk bertahan tetap tipis, tapi itu tidak boleh diabaikan," ujar hakim Mahkamah.
Mahkamah Agung menyatakan kerabat para korban berhak mengklaim 10 persen dari kerusakan finansial mereka kepada pemerintah Belanda. Mahkamah memperkirakan bahwa para korban memiliki peluang 10 persen untuk bertahan hidup jika pasukan Belanda membiarkan mereka tetap di dalam markas pasukan.
Belum ada komentar dari pemerintah Belanda ihwal putusan Mahkamah Agung. Meski begitu, pemerintah Belanda sempat menyatakan bahwa putusan Pengadilan Den Haag pada 2017 "tidak rasional" dan "tidak dapat dikuatkan".
Munira Subasic-salah seorang yang membawa kasus ini-mengatakan mereka harus bertanggung jawab dan akan selalu memiliki "noda". "Kami tahu apa yang terjadi. Kami tidak perlu pengadilan ini memberi tahu kami," ujar dia.
Dilansir Associated Press, putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus ini dipuji sebagai hal yang signifikan secara internasional. Mahkamah Agung menetapkan bahwa pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban jika pasukan penjaga perdamaian yang mereka kirim dalam misi di PBB gagal melindungi warga sipil selama konflik bersenjata.
DEUTSCHE WELLE | REUTERS | ASSOCIATED PRESS | BBC | SUKMA LOPPIES
