maaf email atau password anda salah


Kementerian Dalam Negeri

Percepat Realisasi APBD, Ini Solusi dari Kementerian Dalam Negeri

Pemerintah daerah dapat melakukan lelang lebih awal pada tahun sebelumnya. Pelaksanaan belanja dapat dilakukan non-tunai. #Infotempo

arsip tempo : 1721591778100.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang berlangsung di The Trans Resort Bali, Seminyak, Bali, Jumat, 17 Februari 2023.. tempo : 1721591778100.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengatakan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Capaian realisasi anggaran pada tahun lalu merupakan realisasi tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Fatoni merinci realisasi pendapatan APBD 2022 sebesar 97,51 persen atau Rp1.165,98 triliun. Sedangkan realisasi belanja pada tahun lalu mencapai 88,20 persen atau Rp1.156,07 triliun. “Capaian menggembirakan ini berkat kerja keras dan sinergi semua pihak, baik dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah,” ujarnya dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung di Bali, Jumat, 17 Februari 2023.

Menurut Fatoni, kerja sama antarpihak dilakukan melalui monitoring, evaluasi, asistensi, pendampingan dan sosialisasi. Selain itu, pihak-pihak tersebut juga turun ke daerah sejak awal tahun anggaran.

"Monev (monitoring dan evaluasi) dan asistensi dilakukan khususnya untuk daerah yang realisasinya rendah," kata dia.

Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuda Kemendagri.

Fatoni menguraikan berdasarkan hasil monev, ada beberapa solusi dan strategi percepatan realisasi APBD. Pertama, lelang terlambat solusinya dengan melakukan lelang dini, yaitu lelang dilakukan pada tahun sebelumnya.

Dia menambakan lelang bisa dimulai pada Agustus tahun sebelumnya sejak KUA-PPAS disepakati. Termasuk pelaksanaan lelang dini untuk detail engineering design (DED) agar kegiatan dapat dilaksanakan pada awal tahun. Pekerjaan fisik dapat dilakukan segera dan selesai tepat waktu.

"Kedua, optimalisasi belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal, toko daring dan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) dalam pelaksanaan belanja secara cashless,” kata Fatoni.

Ketiga, kata Fatoni, pembayaran dilakukan per termin sesuai dengan kemajuan fisik atau kemajuan kegiatan, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun, khususnya pekerjaan yang jumlahnya cukup besar. Keempat, mempercepat penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Kelima, mempercepat penetapan pejabat pengelolaan keuangan dengan tidak mengacu pada tahun anggaran, sehingga ketika melewati tahun anggaran masih bisa lanjut bekerja.

“Keenam, peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah, dan pengadaan barang dan jasa. Ketujuh, pemberian reward dan punishment kepada pejabat dan pegawai sehingga tercipta iklim kompetisi yang kondusif," ucap Fatoni.

Kedelapan, mempercepat penetapan petunjuk teknis dana alokasi khusus (DAK). Kesembilan, melakukan pendampingan dan ulasan aparat pengawasan intern pemerintah dan konsultasi dengan aparat penegak hukum sebelum kegiatan dilakukan apabila masih terdapat keragu-raguan.

"Kesepuluh, rutin melaksanakan monev oleh pimpinan daerah, pimpinan OPD dan kepala satker. Kesebelas, pemda membentuk tim monitoring dan rutin melaksanakan rapat koordinasi dengan melibatkan Forkopimda," tambah Fatoni.

Keduabelas, memperkuat leadership. Faktor ini dinilainya cukup penting dalam mempercepat realisasi APBD. "Berdasarkan hasil monev, peran kepala daerah dan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) juga ikut menentukan percepatan realisasi APBD," tutur Fatoni.

Menurut dia, jika kepala daerah dan kepala OPD dapat memahami langkah realisasi dan menggelar rapat serta melakukan monev, umumnya realisasi APBD daerah tersebut cukup bagus. Fatoni menambahkan Kemendagri dan kementerian/lembaga terkait rutin turun ke daerah sejak awal tahun.

Tim ini melakukan monev rutin yang digelar baik secara langsung maupun secara virtual. Hal itu dinilai dapat memberikan pemahaman kepada daerah, sehingga tidak ragu-ragu dalam menjalankan kegiatan dan dapat mempercepat realisasi APBD.

"Ketigabelas, turun ke daerah melakukan monitoring, evaluasi, dan asistensi perlu terus menerus dilakukan. Monev Kemendagri bersama dengan kementerian/lembaga lain menjadi kekuatan dalam mendorong percepatan realisasi APBD, mencari solusi dalam setiap masalah, dengan sosialisasi dan update regulasi, kebijakan dan informasi," kata Fatoni.

Keempatbelas, dengan menggelar rapat koordinasi yang digelar secara rutin di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. “Selain itu, rapat tersebut juga dapat dilakukan di masing-masing OPD untuk mempercepat realisasi APBD,” ucap Fatoni.

Konten Eksklusif Lainnya

  • 21 Juli 2024

  • 20 Juli 2024

  • 19 Juli 2024

  • 18 Juli 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan