Kemenkumham dan Universitas Padjadjaran Teken Kerja Sama

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Universitas Padjadjaran menandatangani perjanjian kerja sama pendidikan magister terapan dan reguler (S2) dan doktoral (S3) ilmu hukum. Penandatanganan dilakukan Kepala BPSDM Hukum dan Ham, Asep Kurnia dan Dekan Fakultas Hukum Unpad, Idris.

Turut menyasikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dan dan Rektor Unpad Prof. Dr. Rina Indiastuti. Penandatangan dilakukan di Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran, Senin, 24 Oktober 2022.

Menteri Yasonna menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM. "Perjanjian kerja sama pendidikan ini sangat dibutuhkan ASN di lingkungan Kementerian sebagai implementasi dari salah satu tugas dan fungsi dalam hal pengembangan SDM hukum dan HAM,” ujarnya.

Kerja sama ini membuka peluang bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM ke jenjang S2, dan S3. Ada tiga kelas khusus yang dibentuk dalam perjanjian itu yaitu : Pendidikan Magister Terapan bagi para alumni Poltekip dan Poltekim (S2), Magister Reguler (S2) dan Doktoral (S3) Ilmu Hukum untuk pegawai Kementerian Hukum dan HAM.

Kepala BPSDM Hukum dan HAM mengatakan kerja sama yang dilakukan ini merupakan jalan ASN Kemenkumham untuk meneruskan jenjang pendidikan. “Dengan kerja sama ini dapat terlahir SDM yang berkarakter, berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru,” ucapnya. 

Pendidikan, kata dia, merupakan fondasi untuk membangun Indonesia Maju. “Untuk bermigrasi ke cara-cara baru agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif,” ujarnya.

Penandatanganan kerja sama antara Kementrian Hukum dan HAM dan Universitas Padjadjaran dibidang Pendidikan Magister Terapan dan Magister Reguler (S2) dan Doktoral (S3) Ilmu Hukum, Senin, 24 Oktober 2022.