Percepat Realisasi APBD 2022, Kemendagri Turunkan Tim ke Sulteng
Sabtu, 22 Oktober 2022
Tim melakukan monev, asistensi, dan peningkatan kapasitas.#InfoTempo
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim ke Sulawesi Tengah (Sulteng) guna melakukan monitoring evaluasi (monev), asistensi, dan peningkatan kapasitas untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Tim juga mendorong pengendalian dan penanganan inflasi, serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sulteng.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni kemudian memaparkan data realisasi APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tengah TA 2022 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga 15 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB. Realisasi pendapatan provinsi Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tengah sebesar Rp 12.109,10 Miliar atau 60,30 persen dari total anggaran pendapatan sebesar Rp 20.081,18 Miliar.
“Sementara realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se- Sulawesi Tengah sebesar Rp 11.042,41 Miliar atau 52,53 persen dari total anggaran belanja Rp 21.021,07 Miliar. Kemudian, realisasi pendapatan provinsi Sulawesi Tengah sebesar 64,44 persen dan realisasi belanja mencapai sebesar 50,17 persen," kata Fatoni.
Fatoni juga menyampaikan data realisasi pendapatan kabupaten/kota se- Sulawesi Tengah yang berada di atas 65 persen dan realisasi belanja kabupaten/kota se- Sulawesi Tengah yang berada di atas 55 persen. Untuk realisasi pendapatan kabupaten/kota yang di atas 65 persen, rinciannya, pemerintah kabupaten Sigi: 73,75 persen; pemerintah kabupaten Banggai Kepulauan: 69,40 persen; pemerintah kota Palu: 66,12 persen; dan pemerintah kabupaten Tojo Una-Una: 65,11 persen. Berikutnya, realisasi belanja kabupaten/kota yang berada di atas 55 persen yaitu, pemerintah kabupaten Sigi: 65,24; pemerintah kabupaten Banggai: 58,56 persen; pemerintah kabupaten Parigi Moutong: 56,27; pemerintah kabupaten Donggala: 55,49 persen; dan pemerintah kabupaten Banggai Kepulauan: 55,48 persen.
Dia pun mengingatkan kembali agar pemerintah daerah (pemda) segera melaksanakan berbagai strategi untuk mempercepat realisasi APBD. Misalnya, pemda jangan ragu dalam melakukan lelang dini. "Pemda segera melakukan lelang dini sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu juga, melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kapasitas SDM. Kemudian, penguatan leadership kepala daerah dan kepala OPD dalam memimpin jalannya pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai rencana yang ditetapkan. Berikutnya, mendorong percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan baik oleh bendahara pengeluaran maupun PPTK dan PA/KPA di setiap OPD," tutur Fatoni.
Fatoni juga menekankan kepada seluruh pemda untuk melakukan upaya pengendalian inflasi. Tidak terkecuali pemerintah desa, turut mengendalikan laju inflasi. "Perlu dikomunikasikan dan diberikan penjelasan dengan baik. Jangan membuat masyarakat panik, upayakan masyarakat agar tetap tenang. Selain itu, pemda pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berserta tim agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas dalam menekan laju inflasi. Perlu dianggarkan pada APBD Perubahan pengendalian inflasi dan dampaknya," ujar dia.
Diketahui kegiatan monev, asistensi, dan peningkatan kapasitas di Sulawesi Tengah ini sekaligus dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Peningkatan Fiskal Daerah melalui pengelolaan BUMD/BUMDes dan Monev Penyerapan APBD Tahun Anggaran 2022 se-Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat di Grand Ballroom Swiss-belhotel, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa 18 Oktober 2022 lalu. Rakor dilakukan secara hybrid.
