IKN Nusantara Picu Pemerataan Ekonomi dan Penduduk

JAKARTA--- Tonggak baru sejarah Indonesia tegak pada 18 Januari 2022 ketika Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Pengesahaan undang-undang itu memuluskan  rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dirancang Presiden Joko Widodo sejak 2017,  pembangunan IKN yang dinamai ‘Nusantara’ tersebut mempertimbangkan berbagai aspek. Beberapa di antaranya adalah  sangat terpusatnya persebaran penduduk, pembangunan fisik dan non-fisik, maupun pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa---khusus DKI Jakarta, dan Pulau Sumatera.

Menurut Presiden, Pulau Jawa kini menampung tak kurang dari 156 juta jiwa atau sekitar 57 %  dari total penduduk,  dan menjadi tempat berputarnya 58 % kegiatan ekonomi. Supaya kesejahteraan bangsa bisa melaju kencang dan melewati jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap), pemerataan persebaran penduduk dan perekonomian wajib dilakukan.

“Perpindahan ini untuk pemerataan, untuk keadilan,” kata Jokowi.

Tingginya ketimpangan struktur perekonomian antar pulau dibenarkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso. Ia mengungkapkan,  Pulau Jawa berkontribusi 57,89 % terhadap produk domestik bruto nasional;  Sumatera 21,7 %;  Kalimantan 8,25 %; Sulawesi 6,89 %; Bali dan Nusa Tenggara 2,78 %; serta Maluku dan Papua 2,49 %.

“Perbedaan tingkat perekonomian itu disebabkan oleh jumlah penduduk dan keberadaan industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Seperti diketahui, manufaktur masih banyak berlokasi di Jawa,” ucap Wimboh. 

OJK menilai perlu ada pemerataan ekonomi dengan mendorong pertumbuhan di pulau-pulau lain. Pengembangan industri di luar Jawa menjadi salah satu agenda untuk mendorong hal tersebut, dengan catatan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar, serta tidak merusak ekosistem maupun lingkungan.

"Sumber pertumbuhan ekonomi baru dan daerah-daerah perlu ditingkatkan perannya melalui sinergi pemerintah dan otoritas, serta berbagai pemangku kepentingan," ujar Wimboh.

Foto kawasan cikal bakal IKN.

Menggeser Sentra Perekonomian 

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional  Rudy S. Prawiradinata menyatakan,  pemindahan IKN  akan menggeser sentra perekonomian dari Pulau Jawa ke wilayah lain. Pemindahan IKN juga bakal diiringi pengembangan klaster-klaster ekonomi untuk memicu urbanisasi ke Kalimantan Timur.

"Pertumbuhan penduduk di IKN sampai 2045 diperkirakan mencapai 1,7-1,9 juta jiwa," ujar Rudy.

Sementara berdasarkan perhitungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia,  pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan membangkitkan gairah para pelaku usaha di daerah, mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi,  serta meningkatkan perdagangan ke daerah-daerah lain minimal 50 persen.

“IKN Nusantara dapat menjadi pusat penggerak ekonomi baru nasional melalui penciptaan 3 juta lapangan kerja baru, serta menampung kurang lebih 7 juta penduduk di dalam dan sekitar wilayah IKN,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat  Burhanuddin  berpendapat, visi pembangunan Presiden Joko Widodo sampai sejauh ini sudah berada dalam jalur yang benar. Ia mengaku mendukung jalur pembangunan yang dimulai dari wilayah Timur, baru kemudian ke wilayah Barat Indonesia.

"Pembangunan yang selama ini dari barat ke timur,  sekarang fokusnya dari timur ke barat. Jokowi membangun Papua dan Indonesia bagian timur, " Burhanuddin menyebutkan.

Beban Berat Pulau Jawa

Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan mengimbuhkan, komposisi sebaran demografis di Indonesia dengan hampir 60 % penduduk bermukim di  Jawa,  Sumatera  hanya 17,31%, dan Kalimantan 5,81% berimplikasi terhadap intensitas pembangunan sosial-ekonomi. Jakarta pun secara ekologis menanggung beban berat berupa  banjir kronis, kemacetan, polusi, sulitnya air bersih, hingga penurunan permukaan tanah.

“Jadi atas pertimbangan itu, pembangunan IKN adalah sebuah keniscayaan. IKN adalah wujud nyata penerapan pembangunan berorientasi pemerataan dan keadilan sosial,” ucapnya.

Menukik ke DKI Jakarta, riset lain menyebutkan,  kondisi objektif Ibu Kota saat ini tidak lagi memadai sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari beban yang harus ditanggung Jakarta, berupa kepadatan penduduk sebesar 16.704 jiwa/kilometer persegi;  sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/kilometer persegi. 

Jakarta  luasnya hanya 664,01 kilometer persegi atau 0,003 persen dari total luas daratan Indonesia yang sekitar 1.919.440 kilometer persegi dipaksa menampung  penduduk sebanyak 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia, yang pada 2020 ditaksir sebanyak 270,2 juta jiwa.   Akibatnya fatal,  Jakarta menjadi kota termacet nomor 10 di dunia pada 2019.

Dukungan Masyarakat Adat

Bersamaan dengan dimulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara, dukungan dari tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur terus mengalir.  Dukungan itu misalnya terlihat dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh masyarakat serta adat Kalimantan Timur di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan,  pada 31 Januari 2022.

Dalam pertemuan tersebut, Sultan Kutai Kartanegara Muhammad Arifin menyatakan menyambut baik dibangunnya IKN di Kalimantan Timur. “Kami atas nama Sultan Kutai Kartanegara mendukung penuh 100 persen pembangunan IKN saat ini,” ujar dia.

Hal senada disampaikan oleh Sultan Paser, Muhammad Jarnawi. Ia bahkan meminta Jokowi mempercepat pembangunan IKN Nusantara karena akan membawa wajah baru dan mengangkat martabat Indonesia di mata dunia. “Kami juga minta  dibuatkan Istana Kesultanan Paser di dekat IKN Nusantara.”  

Begitu pula Kepala Adat Dayak Kenya, Ajang Tedung, menerima dengan senang hati rencana pembangunan IKN. Di samping itu, ia juga meminta agar masyarakat adat dilibatkan dalam struktur Badan Otorita IKN maupun pembangunan fisik IKN.

“Pertama, tolong masyarakat diakomodasi  dalam Badan Otorita IKN. Kedua, masyarakat dijadikan mitra kerja  dalam pembangunan fisik IKN. Ketiga, tolong perhatikan kearifan lokal, adat istiadat, dan budaya,” kata Ajang.

Adapun Syarifuddin H.R.,   Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar,  mewanti-wanti supaya pemerintah lebih memperhatikan masyarakat adat setempat dalam proses pembangunan IKN, terutama menyangkut kualitas sumber daya manusianya.  “Supaya kami tidak tertinggal dari penduduk yang akan datang ke IKN Nusantara.”

Sementara itu, Wakil Ketua 2 Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan, Andi Singkeru, mengatakan sebagai masyarakat pendatang pihaknya sudah lama berbaur dan hidup berdampingan dengan masyarakat asli Kalimantan. Ia menegaskan, masyarakat dari mana pun yang kelak mengisi IKN  adalah masyarakat Indonesia.

“Kami bersama keluarga,  bersama anak cucu kami, sudah berdampingan dengan suku-suku asli. Kami mengharapkan IKN Nusantara bisa menjadi wadah yang terbaik ke depan,” Andi mengatakan.

Tim Info Tempo