Kementerian Dalam Negeri Dorong Percepatan Serapan APBD

Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemerintah daerah melakukan percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu upaya yang dilakukan melalui Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2022, yang berlangsung secara daring dan luring Jakarta, Senin, 20 Juni 2022.

Hadir sebagai narasumber Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni. Adapun pejabat Kementerian yang hadir dalam rapat koordinasi, adalah Sekretaris Ditjen Bina Keuda Kemendagri Komaedi, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Sumule Tumbo, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan.

Turut hadir dalam rapat Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Budi Santoso Sudarmadi dan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendagri, Bachril Bakri.

Peserta yang hadir secara luring, adalah sekretaris daerah, kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), kepala inspektorat dan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD). Kemudian kepala badan pendapatan daerah (bapenda), kepala dinas pendidikan, kepala dinas pekerjaan umum, kepala dinas kesehatan, kepala unit pengadaan barang dan jasa provinsi, kabupaten/kota.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, mengatakan belanja pemerintah pusat dan daerah merupakan tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Suhajar, APBN dan APBD menjadi trigger pembangunan nasional. “Uang beredar pada tahun ini untuk menggerakan perekonomian dari APBD sebesar Rp 1.100 triliun, APBN sekitar 2.000 triliun dan investasi baru sebesar Rp 1.200 triliun,” ujarnya.

Menurut Suhajar, belanja APBD juga dapat menstimulus sektor swasta yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Percepatan realisasi belanja juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada akhir 2022.

"Belum lagi seluruh kegiatan ekonomi yang sudah mapan dan bergerak terus rodanya, itulah yang diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi diatas lima persen hingga tujuh persen," kata Sujahar.

Dia mengingatkan, kepada daerah yang pendapatannya berada dibawah 60 persen untuk mencari terobosan agar dapat meningkatkan pendapatannya. Menurut Sujahar dengan pendapatan di bawah 60 persen, pemerintah daerah dinilai gagal dan tidak mampu memenuhi target pendapatan APBD awal tahun.

"Bagi daerah yang pada akhir Mei serapannya di atas 30 persen dapat dikatakan bisa naik kelas. Sedangkan di bawah 30 persen tidak naik kelas, itu baru kelas negeri. Kalau kelas unggulan harus mencapai 70 persen bisa naik kelas," ucap Sujahar.

Adapun Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, mengatakan telah menggelar rapat analisis dan evaluasi (anev) dan monitoring dan evaluasi (monev) kepada 15 pemerintah daerah yang serapan anggarannya rendah. Daerah ini juga masih menyimpan dana di bank di atas rata-rata.

"Anev dan monev akan dilakukan secara periodik. Bagi daerah yang realisasi pendapatan dan belanjanya masih rendah akan dilakukan fasilitasi dan pendampingan," kata Fatoni.

Dia menyatakan pemerintah daerah perlu melakukan rapat koordinasi secara periodik minimal tiga kali dalam setahun. “Pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun. Rakor awal tahun untuk persiapan pelaksanaan APBD, pertengahan tahun untuk evaluasi bulan yang sudah berjalan dan pelaksanaan bulan berikutnya, sedangkan pada akhir tahun untuk evaluasi bulan yang sudah berjalan dan persiapan pada tahun berikutnya," tuturnya.