Bangun Rumah Layak Huni Sejahterakan Masyarakat

Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, terus melakukan inovasi dan terobosan dalam upaya pemerataan pembangunan di wilayahnya. Program pembangunan yang dilakukan adalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian dan penyediaan rumah layak huni di Kalimantan Tengah.

Keterbatasan anggaran bukan halangan untuk melakukan pemerataan pembangunan di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, Tanah Berkah Kalimantan Tengah. Sugianto melakukan kebijakan strategis dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk mendukung pembiayaan peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satunya penyediaan rumah layak huni dalam rangka agar masyarakat dapat menikmati kehidupan yang layak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah, persentase rumah layak huni cenderung meningkat sejak 2017 sampai  2021. Pada 2017 rumah layak huni meningkat 42,17 persen dan menjadi 43,79 persen pada 2018. Angka ini bertambah menjadi 47,90 persen dan 51,97 persen pada tahun lalu. Sejak 2017 hingga 2021, Pemprov Kalimantan Tengah telah melakukan bedah rumah sebanyak 14.249 unit.

Pandemi Covid-19 tidak menghalangi kebijakan strategis Gubernur Sugianto. Pada tahun ini Pemerintah Kalimantan Tengah membangun sebanyak 750 unit rumah dengan anggaran Rp 15 miliar untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan rumah tersebut tersebar di 10 Kabupaten dan satu Kota.

Sugianto mengatakan program bedah rumah harus tepat sasaran dan tepat manfaat. Perbaikan rumah menjadi layak huni diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.

Perhatian yang sama juga diberikan kepada veteran dan janda pejuang yang belum memiliki tempat tinggal layak huni. “Veteran pejuang telah mengorbankan harta, bahkan nyawa. Kewajiban kami sebagai penerus memberikan apresiasi kepada mereka dengan memberikan kehidupan yang layak,” kata Gubernur Sugianto.

Program rumah layak huni untuk veteran dan janda pejuang tersebut dilaksanakan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperbaiki rumah veteran dan janda pejuang. Total rumah yang diperbaiki sebanyak 70 unit rumah untuk 56 veteran dan 14 janda pejuang. Total anggaran yang dikucurkan sebanyak Rp 1,6 miliar.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus meningkatkan program rumah layak huni melalui upaya mandiri dari APBD dan dana alokasi khusus. Selain itu program koordinasi dan sinkronisasi dilakukan dengan pemerintah pusat melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini didukung pengembang perumahan yang telah membangun 7.596 unit rumah.

Foto sebelum BSPS 2021 a.n Mirae, Kab. Katingan, Desa Rantau Asem.

Foto sesudah BSPS 2021 a.n Mirae, Kab. Katingan, Desa Rantau Asem.