PPSDMA Wujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani

Setelah mengantongi predikat wilayah bebas korupsi (WBK), Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA) mencanangkan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Senin, 26 April 2021. Kegiatan yang diselenggarakan secara luring atau tatap muka itu digelar di Aula Wisma, Kalibata, Jakarta Selatan, dengan peserta seluruh pegawai PPSDMA dan menghadirkan tiga orang narasumber.

Pencanangan pembangunan  zona integritas menjadi syarat mutlak bagi instansi pemerintah yang hendak mewujudukan wilayah bebas korupsi (WBK) maupun wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). “Pembangunan zona integritas dapat berhasil dan terwujud apabila ditunjang kapasitas dan kualitas integritas dari masing-masing individu yang ada dalam sebuah organisasi tersebut,” ujar Kepala PPSDMA, Susetyo Edi Prabowo, dalam sambutan acara pencanangan tersebut.

Menurut Susetyo Edi Prabowo, integritas merupakan komitmen bersama yang harus dijaga keberlanjutan dan kelestariannya. “Perlu dipahami integritas itu adalah komitmen kita bersama, berkelanjutan dan harus bisa dijaga kelestariannya dan dapat diwariskan kepada para penerus,” kata pria asli Semarang itu menegaskan ihwal pentingnya komitmen integritas bagi pegawai di lembaga yang dipimpinnya.

Adapun menurut Purwanto dari Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), salah satu narasumber dalam acara tersebut, upaya untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) harus didukung dengan pelayanan prima yang mengutamakan kebutuhan-kebutuhan stakeholders. “Sebuah organisasi yang ingin meraih predikat WBBM harus bisa mengintegrasikan berbagai hal dalam implementasinya dan PPSDMA bisa belajar dari PPSDM Migas Cepu,” ujarnya.  “Aturan-aturan internal yang lengkap harus dimiliki PPSDMA untuk memenuhi persyaratan dokumen yang disyaratkan WBBM.”

Narasumber lainnya, Zulfiyandi dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Serpong, Tangerang Selatan, Banten, mengatakan bahwa untuk meraih predikat WBBM membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Tantangan lainnya, ujar dia, upaya mewujudkan predikat ini akan menganggu zona nyaman dan kepentingan para pegawai pada organisasi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Zulfiyandi menjelaskan terdapat enam faktor yang bisa menyebabkan gagalnya sebuah organisasi meraih predikat WBBM. Keenam faktor tersebut, menurut dia, adalah tidak adanya komitmen, nilai komponen pengungkit yang rendah, nilai komponen hasil yang rendah, tidak adanya inovasi, tidak adanya replikasi atau duplikasi program, dan belum terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja. “Faktor-faktor tersebut yang bisa menjadi penyebab gagalnya sebuah organisasi meraih predikat WBB,” katanya. Di penghujung paparannya,  Zulfiyandi menyoroti pentingnya sistem rewards and punishment dalam upaya mewujudkan predikat WBBM.

Sedangkan narasumber ke tiga dari PPSDM Migas Cepu, Arizona, memaparkan kisah sukses lembaganya dalam meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Setelah semua narasumber menyampaikan gagasan dan pengalaman, acara pencanangan yang tetap mengedepankan protokol kesehatan tersebut dilanjutkan dengan diskusi. Di akhir kegiatan, seluruh pegawai menandatangani pakta integritas pada spanduk pembangunan ZI (zona integritas) dan foto bersama.

Inforial