Komite Kebijakan Publik Dibentuk

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan membentuk Komite Kebijakan Publik yang berfungsi memberikan masukan dan analisis terhadap proses penggabungan perusahaan negara. "Kami sedang mengkampanyekan komite kebijakan publik agar setiap proses integrasi atau disintegrasi BUMN dilakukan dengan prinsip kehati-hatian," kata Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto di Jakarta kemarin. Sekretaris Menteri, Muhammad Said Didu, menjelaska...