Belum Matang Aturan Jalan Berbayar
Aturan program ERP (electronic road pricing) alias jalan berbayar di Jakarta dinilai belum matang. Perlu dibahas ulang.
JAKARTA - Para anggota Komisi Perekonomian atau Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak pembahasan ulang aturan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP). Anggota Komisi Perekonomian DPRD DKI, Manuara Siahaan, meminta agar kajian ERP yang masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (Raperda PL2SE) dipaparkan lebih terinci kepada forumnya.
Permintaan itu mencakup a
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini