SebelumnyaEkonomi dan Bisnis 2/5 Selanjutnya

Ekonomi dan Bisnis

Karpet Merah IPO Perusahaan Rintisan

OJK mendorong start-up untuk melepas saham di Bursa Efek Indonesia. OJK menyesuaikan berbagai kebijakan untuk mempermudah IPO start-up, di antaranya melalui penetapan klasifikasi saham dengan hak suara jamak.

Edisi, 21 Desember 2021

Ghoida Rahmah

Kantor Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

- OJK mendorong start-up untuk melepas saham di Bursa Efek Indonesia.
- OJK menetapkan klasifikasi saham dengan hak suara jamak. .
- Banyak investor start-up yang akan mengakhiri investasi dalam 1-2 tahun ke depan.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan rintisan (start-up) untuk melepas saham di Bursa Efek Indonesia. OJK pun menyesuaikan berbagai kebijakan untuk mempermudah realisasi penawaran umum perdana (initial public offering/IPO). Salah satu kebijakan yang ditelurkan adalah mengatur klasifikasi saham dengan hak suara jamak atau multiple voting shares (MVS)—satu saham dapat memberikan lebih dari satu hak suara. Saham jeni

...

Silakan berlangganan untuk membaca keseluruhan artikel ini.

Mulai dari

Rp. 58.000*/_Bulan

✔

Akses tak terbatas di situs web dan mobile Tempo

✔

Aplikasi Tempo Media di Android dan iPhone

✔

Podcast, video dokumenter dan newsletter

✔

Arsip semua berita Majalah Tempo sejak terbit 1971 dan Koran Tempo sejak edisi perdana 2001

Register di sini untuk mendapatkan 5 artikel premium gratis. Jika sudah berlangganan, silakan login

#Bursa Efek Indonesia #Penawaran Saham Perdana | Initial Public Offering | IPO #Startup

SebelumnyaEkonomi dan Bisnis 2/5 Selanjutnya

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 15.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0811-8287-002 | 0882-1030-2525 | 0882-2580-2626 |0881-6828-348 | Senin - Minggu : Pkl 09.00 - 17.00 WIB

Komentar

Berita Lainnya

Cover Story

Kisruh Karantina Cuma-cuma

Ratusan warga yang pulang dari luar negeri kesulitan mendapatkan fasilitas karantina cuma-cuma. Di Bandara Soekarno-Hatta, mereka terlunta-lunta menahan lapar dan dahaga tanpa kepastian memperoleh tempat karantina. Nasib mereka kontras dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan keluarganya yang mendapat 'katebelece' untuk menjalani karantina mandiri.

21 Desember 2021

Berita Utama

Terlunta-lunta Mencari Karantina

Kisah pahit pelaku perjalanan dari luar negeri yang kesulitan mendapatkan fasilitas karantina gratis dari pemerintah. Tak ada makanan dan minuman saat mereka menanti di bandara selama belasan jam.

21 Desember 2021

Berita Utama

Katebelece Karantina Mandiri untuk Anggota Dewan

Anggota DPR mendapat diskresi karantina jauh sebelum surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terbit. Mengaku tak punya anggaran karantina di hotel meski ada fasilitas gratis di Wisma Atlet.

21 Desember 2021

Berita Utama

Karantina Rumit, Umrah Kian Sulit

Presiden Jokowi meminta semua pihak menunda perjalanan ke luar negeri demi mengurangi potensi penyebaran varian virus penyebab Covid-19, Omicron. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk kembali memperpanjang masa karantina.

20 Desember 2021

Editorial

Jangan Basa-basi Tuntaskan Kasus Paniai

Kejaksaan Agung membentuk tim untuk menyidik pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua. Jangan cuma basa-basi.

20 Desember 2021

Opini

Paradoks Perlindungan Hak Asasi dan Proyek Strategis Nasional

Nabhan Aiqani, peneliti SETARA Institute, pandangan pemerintah yang paradoksal mengenai hak asasi manusia dalam pembangunan. Proyek strategis nasional harus berjalan dengan tetap menghormati hak asasi.

20 Desember 2021

Ekonomi dan Bisnis

Selangkah GoTo Menuju IPO

Grup GoTo terus mempersiapkan diri untuk melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) pada semester I 2022. Kinerja bisnis yang semakin kuat membuat IPO GoTo banyak dinanti investor.

21 Desember 2021

Ekonomi dan Bisnis

Karpet Merah IPO Perusahaan Rintisan

21 Desember 2021

Ekonomi dan Bisnis

Adu Cepat Garap Vaksin Lokal

Sejumlah perusahaan farmasi dan lembaga terus berlomba dengan waktu untuk memproduksi vaksin di dalam negeri. Ada yang masih berfokus membuat vaksin primer, ada pula yang mulai mengembangkan vaksin booster.

21 Desember 2021

Ekonomi dan Bisnis

Pemerintah Siapkan Beragam Opsi Vaksin Booster

Pemerintah berencana memberikan vaksin booster atau penguat kepada masyarakat mulai tahun depan.

21 Desember 2021

Ekonomi dan Bisnis

Daur Ulang Aset Bandara

PT Angkasa Pura 1 (Persero) berupaya mencari tambahan pendapatan lewat proyek kemitraan di sejumlah bandara. Program daur ulang aset menjadi salah satu strategi penyehatan keuangan operator bandara pelat merah tersebut.

21 Desember 2021

Metro

Beda Formula Penetapan Upah

Kementerian Ketenagakerjaan mempermasalahkan kebijakan pemerintah Jakarta yang merevisi penetapan upah minimum provinsi tahun 2022.

20 Desember 2021

Metro

Saling Ancam Setelah Penetapan Upah

Pengusaha bersiap menggugat penetapan upah minimun di DKI Jakarta. Buruh mengancam akan menggelar unjuk rasa besar-besaran.

21 Desember 2021

Nasional

Pembatasan Kegiatan Bertumpu pada Evaluasi Wilayah

Pemerintah tidak akan mengubah kebijakan PPKM level 3 dan libur akhir tahun meski sudah menemukan tiga kasus varian Omicron. Pemerintah menargetkan 208 juta vaksinasi.

21 Desember 2021

Nasional

Melacak Omicron dari Penerbangan Tiga Negara

Dua dari tiga kasus Omicron di Indonesia merupakan pelaku perjalanan dari Inggris dan Amerika Selatan pada pertengahan Desember 2021. Sampel penumpang yang satu pesawat dengan mereka tengah dites.

20 Desember 2021

Nasional

Tim Kejaksaan Kumpulkan Bukti Kasus Paniai

Tim kejaksaan berada di Paniai, Papua, untuk mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus Paniai. Langkah tim kejaksaan ini terkesan mengulangi penyelidikan Komnas HAM.

21 Desember 2021

Ragam

DKI Genjot Pengetesan 10 Kali Lipat

Tempat karantina terpusat disiapkan untuk warga negara Indonesia dan asing yang datang dari luar negeri.

20 Desember 2021

Info Tempo

Kementerian PUPR Wisuda 1.074 Purna Karya Bakti PNS

Acara ini diselenggarakan sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS Kementerian PUPR yang memasuki masa purna tugas pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2021.