BANDUNG – Bio Farma meminta penyedia layanan kesehatan menunggu instruksi pemerintah mengenai petunjuk teknis pre-order vaksin Covid-19 lewat jalur mandiri. “Hingga saat ini belum ada ketentuan maupun pengaturan teknis terkait dengan hal tersebut,” kata juru bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto, kemarin.
Menurut Bambang, hal yang terpenting adalah pelaksanaan vaksinasi menunggu izin penggunaan vaksin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penjelasan Bio Farma ini menyikapi beredarnya iklan mengenai pre-order vaksinasi Covid-19 lewat jalur mandiri di media sosial dan beberapa fasilitas kesehatan.
Bambang mengatakan Bio Farma masih menunggu izin BPOM untuk penggunaan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang diperoleh dari Sinovac, termasuk menyiapkan sistem pendaftaran dan verifikasi pemesanan.
Program vaksinasi mandiri menuai kritik. Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan tujuan memperkuat imunitas buyar jika ada skema vaksin berbayar. Dia pun mempertanyakan munculnya sejumlah penawaran pre-order vaksin yang beredar di media sosial. “Niat pemerintah semakin tak jelas, seperti berjualan,” ucapnya, kemarin.
Pandu menganggap penolakan rencana vaksin berbayar relevan karena pemerintah lebih mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang pemulihan kesehatan. “Padahal negara lain mengupayakan agar vaksin cuma-cuma,” ujarnya. Kanada, kata Pandu, menjadi salah satu negara yang berkomitmen menerapkan vaksin gratis.
Penolakan vaksin mandiri muncul lewat petisi di situs Change.org. Di situs tersebut, warganet bernama Zulfikar Amir mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan rencana vaksin mandiri dan menggratiskan vaksinasi untuk semua kalangan. “Program vaksin mandiri adalah komersialisasi. Tidak ada jaminannya setiap warga Indonesia mau dan mampu membayar biaya vaksin,” kata dia dalam petisinya. Hingga kemarin siang, petisi berjudul “Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Semua Rakyat Indonesia!” itu sudah mengumpulkan 2.500 paraf.
Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir, mengatakan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa divaksinasi secara cuma-cuma. Kelompok masyarakat yang bukan peserta BPJS Kesehatan, menurut dia, bisa memperoleh vaksin dengan dana pribadi. Usul ini muncul sebagai upaya pemerintah mengurangi potensi defisit anggaran terus melebar. “Kami juga mengusulkan agar masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu,” ujar dia.
Erick menargetkan vaksinasi mandiri dapat diberikan kepada 75 juta penduduk pada 2021. Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, meminta pengusaha ikut menanggung pemberian vaksin mandiri. Arya mengatakan lembaganya ditugaskan mempersiapkan skenario pelaksanaan vaksin mandiri, sementara skema untuk vaksin gratis sepenuhnya dikontrol oleh Kementerian Kesehatan.
“Kami mendorong partisipasi orang-orang yang mampu untuk mengambil bagian dalam gotong royong menyiapkan vaksin mandiri,” ujar Arya, kemarin.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | AHMAD FIKRI (BANDUNG) | YOHANES PASKALIS
