bumn, efisiensi, anak perusahaan, komisaris

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mempertahankan penempatan pejabat pemerintahan dalam jajaran komisaris perusahaan pelat merah. Bentuk jabatan ganda tersebut sebelumnya dikritik Ombudsman Republik Indonesia karena rawan menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu tata kelola perusahaan.

Juru bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan penempatan aparat sipil aktif di jajaran petinggi perusahaan negar

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya