JAKARTA – Pengelola angkutan umum mengusulkan tarif penumpang dinaikkan bersamaan dengan penerapan kebijakan normal baru. Pasalnya, pembatasan kapasitas armada masih akan berlaku di tengah penerapan tatanan baru tersebut.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pengusaha Angkutan Darat Ateng Aryono mengatakan kenaikan tarif diperlukan untuk menyeimbangkan keuangan operator yang beroperasi dengan separuh kapasitas kursi. “Dalam new normal, tingkat permintaan pun tak akan kembali seperti biasanya,” ujarnya kepada Tempo.
Dengan kapasitas normal saja, kata Ateng, pengusaha angkutan jalan umumnya hanya bisa mendapat laba 10 persen setelah melunasi pajak dan biaya operasional. Angka itu tercapai bila keterisian kendaraan minimal menyentuh 65 persen. Saat ini, jumlah kursi yang boleh dipakai hanya separuh sesuai dengan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). “Yang sudah setengah itu juga mungkin hanya akan terisi 30 persen karena penumpang belum ingin bepergian. Arus kas pasti kacau,” katanya.
Meski begitu, Ateng mengatakan, Organda belum bisa mengusulkan berapa besaran kenaikan tarif hingga aturan normal baru terbit. “Selama masih berandai-andai soal bentuk new normal, kami tidak tahu seberapa tarif harus naik.”
Bila merujuk pada kajian internal Kementerian Koordinator Perekonomian, pemulihan kegiatan digelar bertahap. Dengan begitu, menurut Ateng, pangsa penumpang angkutan jalan, baik di dalam maupun luar kota, tak akan pulih dengan cepat. “Anak sekolah dan peserta tur wisata itu salah satu pasar besar, sepertinya tak ada di fase awal new normal.”
Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan sebelumnya mengatakan tarif bus antarkota sudah naik 50-75 persen, khusus untuk layanan pengecualian. Sambil mencegah mudik, pemerintah memang memperbolehkan masyarakat bepergian untuk keperluan tertentu, seperti kebutuhan mitigasi pandemi Covid-19 serta mengunjungi anggota keluarga yang sakit keras. Kurnia belum mengetahui ketentuan tarif pada skema normal baru.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo juga mengusulkan penyesuaian tarif perjalanan, khususnya jarak jauh. Usul itu pun masih tertahan hingga aturan normal baru terbit. “Okupansi hanya 50 persen, otomatis kami akan berkomunikasi dengan pemerintah soal kemungkinan kenaikan tarif,” katanya.
KAI sebelumnya kehilangan lebih dari 90 persen pendapatan akibat Covid-19. Dalam kondisi normal, PT KAI bisa meraup pendapatan Rp 20-25 miliar per hari pada segmen angkutan orang. Pada libur nasional, angkanya bisa menyundul Rp 39 miliar per hari.
Setelah pelarangan mudik akibat pandemi, perusahaan hanya menangguk Rp 400 miliar per hari. Pendapatan ini disumbang dari kereta Commuter Line Jabodetabek dan angkutan kereta luar biasa (KLB) yang dijalankan untuk penumpang tertentu. “Kami sangat terdampak,” ucapnya.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra juga sempat mengusulkan kenaikan batas tarif tiket penerbangan untuk menghadapi masa normal baru. Namun, kata dia, perusahaan juga menunggu kejelasan skema normal baru di transportasi udara.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia Bayu Sutanto menilai batasan keterisian seharusnya juga bisa dinaikkan. “Kami hanya kasih usul batasan load factor bisa lebih dari 50 persen,” kata dia.
Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Sigit Irfansyah mengatakan usul tarif masih dibahas dalam penyusunan regulasi angkutan pada masa normal baru. “Perubahannya tergantung fase new normal juga, masih harus dirumuskan,” tuturnya.
FRANSISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS
Operator Angkutan Mulai Usulkan Kenaikan Tarif
