JAKARTA - Pemerintah berjanji akan memberikan insentif fiskal bagi pelaku industri yang mau membangun sentra produksi di kawasan Indonesia timur. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan insentif tersebut berupa tax holiday dan tax allowance. Tax holiday merupakan pembebasan pajak sementara waktu bagi perusahaan baru. Sedangkan tax allowance adalah pengurangan pajak berdasarkan nilai investasi yang ditanamkan.
Menurut Luhut, insentif diberikan agar terjadi pemerataan sentra produksi. "Sehingga jangan terlalu banyak barang dari Jawa yang mesti diangkut lagi ke sana karena memakan biaya besar," kata dia seusai rapat terbatas optimalisasi tol laut, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, kemarin. Luhut mengatakan pemerintah sedang memilah sektor industri yang akan mendapat insentif. Pada tahap awal, industri makanan dan minuman serta industri bahan baku, seperti semen, dipastikan akan mendapatkannya.
Insentif tersebut, Luhut melanjutkan, pada akhirnya akan mengoptimalkan peran kapal-kapal tol laut agar bisa mengirim barang dari kawasan timur ke Jawa atau Sumatera. Menurut dia, pemerintah akan memberikan subsidi pada program tersebut senilai Rp 430 miliar pada tahun ini. Luhut menuturkan, selain subsidi, pemerintah bakal menumpas praktik monopoli dalam distribusi barang, yang juga mengganggu operasi tol laut. "Nanti yang menjadi agen tidak hanya satu perusahaan."
Jumlah trayek tol laut terus bertumbuh, dari 15 rute pada 2018 menjadi 19 rute pada 2019 dan 26 trayek pada tahun ini. Jumlah kapalnya pun terus bertambah. Misalnya kapal berbobot 15 ribu deadweight ton (DWT). Saat pertama kali program ini meluncur, hanya ada 10 unit kapal jenis itu dan kini sudah mencapai 46 unit. Demikian pula dengan kapal berbobot 40 ribu DWT. Pada 2017, kapal tipe ini mencapai 12 unit dan kini tersedia 37 unit. Total nilai pengadaan kapal mencapai Rp 53,15 triliun. Bukan cuma armada, data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga menyebutkan nilai investasi pengembangan 24 pelabuhan pendukung tol laut mencapai Rp 39,5 triliun.
Namun, dalam rapat kemarin, Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengevaluasi program tol laut karena masih ada sejumlah persoalan. Jokowi mengingatkan tujuan tol laut adalah untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah, antarpulau, dan antardaerah. "Namun saya terima informasi bahwa biaya pengiriman logistik antardaerah masih mahal," kata dia.
Jokowi mencontohkan biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, dari Jakarta ke Medan, Jakarta ke Banjarmasin, dan Jakarta ke Makassar yang masih mahal. Bahkan dibanding biaya pengiriman dari Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Hong Kong, Jakarta ke Bangkok, ataupun Jakarta ke Shanghai. Dia pun meminta bawahannya menyelesaikan persoalan ini. "Apakah masalahnya ada di pelabuhan, misalnya dwelling time (waktu bongkar-muat) atau ada praktik monopoli dalam transportasi dan distribusi barang, sehingga biaya logistik tidak efisien," kata dia. Jokowi juga mengatakan biaya sulit turun karena jumlah muatan barang yang diangkut dari barat ke timur dan sebaliknya tidak seimbang. EGI ADYATAMA | FERY FIRMANSYAH
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Industri di Indonesia Timur
