JAKARTA – Perusahaan telekomunikasi dan media Jepang, Softbank, akan menanamkan modal dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Rencana tersebut diungkapkan Kepala Eksekutif Softbank Masayoshi Son dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, kemarin.
Dalam pertemuan itu, Masayoshi menyinggung kondisi Jakarta yang memiliki sejarah panjang dan cerita sukses, tapi diliputi sejumlah masalah. "Dengan proyek yang pemerintah Indonesia siapkan, kami rasa ada kesempatan menarik yang dapat didiskusikan," kata dia.
Namun Masayoshi belum menyebutkan nilai komitmen investasi untuk proyek IKN itu. Dia mengatakan investasi ini di luar komitmen penanaman modal sebelumnya yang mencapai US$ 2 miliar (sekitar Rp 27,5 triliun). "Kami tertarik untuk mendukung konsep kota pintar (smart city), teknologi terbaru, kota hijau (green city), dan pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk pembangunan kawasan," ujar dia.
Dalam pertemuan itu, Jokowi memaparkan kondisi Jakarta saat ini dan membandingkannya dengan calon ibu kota baru. Menurut Jokowi, populasi di Jakarta saat ini mencapai 10 juta orang, sementara luas wilayahnya 66 ribu hektare. Jumlah tersebut, kata Jokowi, jauh lebih kecil dibanding luas calon ibu kota baru di Kalimantan Timur. "Luas ibu kota baru 256 ribu hektare," ujar dia.
Total anggaran pembangunan ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun. Dari dana tersebut, porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya 19 persen. Sisanya berasal dari investasi swasta atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan Softbank berminat menyuntikkan dana segar untuk pembangunan ibu kota baru hingga US$ 100 miliar. Luhut menilai investasi yang ditawarkan Jepang tersebut terlalu besar karena dengan dana US$ 25 miliar saja sudah cukup. Apalagi, kata dia, saat ini perancangan pemindahan ibu kota sudah berjalan.
Seusai pertemuan kemarin, Luhut menuturkan pemerintah masih menghitung dengan cermat nilai investasi yang bisa dikeluarkan Softbank. Nantinya, ujar dia, jangan sampai investasi yang cukup besar itu tidak memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. "Jangan waktu kita janji kita tidak bisa delivered. Kami mau hitung rasionalitas angka tersebut. Tidak sekadar menerima uang, tapi kami juga ingin bahwa dana itu betul-betul punya return yang bagus," ucapnya.
Luhut mengatakan pemerintah tidak menghendaki internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian dari investasi yang sudah ditanamkan investor terlalu rendah. Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan bagi Softbank untuk masuk ke sejumlah sektor dalam pembangunan ibu kota baru. Namun ia menegaskan pembangunan gedung pemerintah akan dibiayai APBN. "Tapi fasilitas pendukungnya bisa dikembangkan oleh Softbank," kata dia.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah akan membentuk tim kajian untuk membahas kerja sama yang akan dibangun bersama Softbank. Hingga saat ini, kata dia, belum ada angka pasti ihwal komitmen investasi yang akan dikeluarkan untuk proyek ibu kota baru tersebut. Direktur Jenderal Cipta Karya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danis Sumadilaga, juga mengatakan belum ada penetapan sektor yang akan digarap oleh Softbank.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kepala Eksekutif Grab Anthony Tan dan Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata. Selain membahas ibu kota baru, Ridzki mengatakan ada pembahasan mengenai sektor potensial untuk kerja sama. "Termasuk membangun lebih banyak smart city dengan inisiatif ramah lingkungan di seluruh Indonesia," tuturnya.
AHMAD FAIZ | ANDI IBNU | LARISSA | LARISSA HUDA
Mengharap Modal Swasta
Masuknya modal baru untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur melonggarkan beban pemerintah. Sebab, dari total kebutuhan anggaran sekitar Rp 500 triliun, pemerintah hanya bisa menanggung 19 persen. Sisa dana diharapkan datang dari swasta atau skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara 2020-2024
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN): Rp 89,4 triliun (19,2 persen)
Sasaran:
- Pembangunan infrastruktur dasar n Pembangunan istana, bangunan strategis, bangunan TNI/Polri n Pembangunan rumah dinas aparat sipil negara dan TNI/Polri n Pengadaan lahan
- Ruang terbuka hijau n Pangkalan militer
KPBU: Rp 253,4 triliun (54,4 persen)
Sasaran:
- Pendirian gedung lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif n Pembangunan infrastruktur utama (melengkapi yang dipenuhi APBN) n Pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan
- Pembangunan museum, lembaga pemasyarakatan n Pembangunan sarana dan prasarana penunjang lain
Swasta: Rp 123,2 triliun (26,4 persen)
Sasaran:
- Pembangunan perumahan umum n Pendirian perguruan tinggi n Pendirian science technopark n Peningkatan konektivitas: bandara, pelabuhan, jalan tol, dan lain-lain
- Tambahan sarana kesehatan n Shopping mall n Pengembangan pusat meeting, incentive, conference, exhibition (MICE)
LARISSA HUDA | SUMBER: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
