JAKARTA - Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Sugeng Suparwoto mengatakan anggota Dewan sudah mendengar kabar bahwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, bakal didapuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero). Menurut dia, Rudiantara bakal mendapat tugas yang berat di perusahaan setrum negara tersebut. "PLN menyentuh masyarakat luas, operasionalnya besar tapi utang harus terjaga dan tidak boleh rugi sebagai BUMN," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Sugeng mengatakan kapabilitas Rudiantara sudah cukup teruji selama ini. Seperti yang diketahui, Rudiantara juga pernah mengemban posisi Wakil Direktur Utama PLN pada 2008. Sugeng mengatakan proyek serupa pembangunan listrik 35 ribu megawatt pernah dilaksanakan oleh Rudiantara, yakni proyek 10 ribu megawatt. "Kapabilitas seperti itu nanti akan diuji dengan tarif yang murah dirasakan oleh masyarakat," kata dia.
Apalagi, ujar Sugeng, Komisi VII juga baru melakukan rapat dengar pendapat dengan direksi PLN yang masih menjabat saat ini, ihwal kurang optimalnya pembangunan proyek listrik 35 ribu megawatt. Sugeng mengatakan Komisi pasti akan langsung mendengar pendapat Rudiantara atau dua kandidat lainnya yang ditunjuk pemerintah untuk membahas kinerja dan rencana PLN ke depannya.
Melansir laporan keuangan PLN, liabilitas perseroan memang dalam tren naik. Utang jangka panjang pada 2017 yang berjumlah Rp 326,4 triliun naik menjadi Rp 407,1 triliun. Secara rata-rata tahunan, PLN membutuhkan modal kerja untuk mengurusi seluruh kelistrikan negara sebesar Rp 80-90 triliun. Rasio kemampuan entitas sendiri dalam memenuhi kebutuhan pendanaan secara internal hanya 40 persen.
Bahkan PLN sudah melakukan penambahan utang tahun ini sebesar US$ 1,4 miliar atau sekitar Rp 40 triliun. Pelaksana tugas Direktur Utama PLN, Sripeni Inten Cahyani, mengatakan duit tersebut digunakan untuk penyelesaian proyek listrik 35 ribu megawatt. "Sudah ada 23 ribu MW pembangkit yang sedang konstruksi, global bond untuk transmisinya," kata Sripeni pada 12 November lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan Rudiantara akan menempati kursi Direktur Utama PT PLN (Persero). Presiden Joko Widodo telah menyetujui penugasan bekas Menteri Komunikasi dan Informatika itu. "Mudah-mudahan segera dilantik. Yang jelas, saya sudah tanda tangan," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin lalu.
Menurut Pramono, penunjukan nakhoda baru perusahaan setrum pelat merah itu selesai dibahas dalam sidang tim penilai akhir yang diketuai Presiden Jokowi dan Wakil Ketua Ma’ruf Amin. Presiden ingin ada pembenahan di PLN. "Bolanya sekarang di Menteri BUMN," ujar Pramono.
Menteri BUMN Erick Thohir direncanakan baru melantik Rudiantara pada pekan depan setelah mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan. Pendiri Mahaka Group ini juga menegaskan bahwa utang BUMN, termasuk PLN, tetap harus dijaga secara sehat. "Tapi utang itu bukannya tidak boleh. Arahan Presiden sekarang, utang boleh asal tidak dikorupsi," kata Erick, pekan lalu.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan, sembari menunggu Menteri Erick pulang ke Indonesia, Kementerian BUMN juga masih menunggu surat dari Istana tentang penetapan Rudiantara yang lolos seleksi, mengalahkan dua kandidat lainnya, yakni pelaksana tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani serta Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN Ahmad Rofik. Arya pun belum mau membenarkan bahwa Direktur Eksekutif LPEI Shintya Roesli juga ikut rombongan Rudiantara dalam mengisi kursi petinggi baru di PLN.
"Ditunggu saja, ya," katanya. Yang pasti, jajaran direksi perusahaan setrum itu mempunyai dua pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yakni berfokus pada energi baru terbarukan (EBT) dan menjaga kestabilan listrik dari pemadaman. EKO WAHYUDI | CAESAR AKBAR | ANDI IBNU
Tugas Berat Menanti Direktur Utama PLN
