JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan lembaganya bakal lebih ketat dalam menjaring kelayakan proyek sarana transportasi sejak fase perencanaan. Langkah itu digeber untuk mencegah adanya proyek mangkrak atau terbangun tapi tak berfungsi optimal.
Budi menyatakan berulang kali mengevaluasi perencanaan proyek sejak Juni lalu, khususnya yang dialokasikan anggarannya pada pagu Kementerian Perhubungan tahun depan sebesar Rp 43,11 triliun. "Presiden sudah ngomong, pastikan dulu proyeknya berguna, baru dibangun," kata Budi kepada Tempo, kemarin.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo berharap Kementerian berfokus mendongkrak sarana transportasi penyokong destinasi wisata prioritas, yaitu Danau Toba, Sumatera Utara; Candi Borobudur, Jawa Tengah; Mandalika, Nusa Tenggara Barat; dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. "Misalnya Pulau Nusa Penida, Bali, masak banyak turis tapi masih pakai getek dan minim dermaga?" tutur Budi. "Uang mengalir ke situ, jangan ke bandara atau pelabuhan yang tak jelas."
Di ujung periode pertama pemerintahan Jokowi, kinerja Kementerian Perhubungan masih menuai kritik soal proyek berbiaya besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Bandara Kertajati di Jawa Barat dan program tol laut, Budi mengakui, merupakan contoh proyek-proyek tersebut. "Tapi prospeknya untuk masa depan, seperti Bandara Kertajati. Jadi, didukung dan tak akan kami tinggalkan," kata dia.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution juga mengusulkan agar kabinet selanjutnya meneruskan pengembangan infrastruktur, namun lebih mengutamakan keterhubungan proyek utama yang sudah jadi. "Kita menyambungkan backbone kawasan industri, sentra ekonomi, industri rakyat, kawasan ekonomi khusus, hingga kawasan pariwisata," ujar dia di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, kemarin.
Presiden Direktur Aviatory Indonesia, Ziva Narendra Arivin, meminta pemerintah memperhatikan analisis pasar sebelum meloloskan proyek bandara. Pembangunan Kertajati, kata dia, punya visi bagus namun tak ditopang kajian yang kuat soal keuntungan rute dan potensi pengguna jasa. "Secara kasatmata itu terbangun over-developed, atau berlebihan, dari kebutuhannya saat ini."
Direktur National Maritime Institute, Siswanto Rusdi, mendesak pemerintah lebih selektif terhadap usul pembangunan pelabuhan demi menghindari proyek mangkrak. "Biar membangunnya tak asal-asalan hanya demi realisasi anggaran," ucap dia, kemarin. Temuan soal puluhan pelabuhan mangkrak terungkap tahun lalu (Koran Tempo edisi 27 April 2018, "33 Proyek Pelabuhan Terbengkalai"). FRANSISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR | YOHANES PASKALIS PAE DALE
