JAKARTA - Sejumlah pemerintah daerah dan badan usaha milik negara mulai mengusulkan 30 rencana pembangunan infrastruktur baru untuk dimasukkan ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN). Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo, mengatakan usul juga datang dari beberapa kementerian dan lembaga. Namun, menurut dia, usul tersebut baru akan dibahas seusai pelantikan presiden. "Macam-macam sektor, jalan, bendungan, banyak," kata Wahyu kepada Tempo, beberapa waktu lalu.

Wahyu belum dapat memaparkan detail usul tersebut. Kemarin, Direktur Finansial KPPIP, Joseph Sondang Tobing, juga mengatakan hingga saat ini belum ada arahan evaluasi PSN lama ataupun seleksi proyek baru. "Belum dapat kami konfirmasi langkah berikutnya," ujarnya.

PSN terdiri atas 223 proyek dan tiga program pemerintah dengan nilai investasi mencapai Rp 4.180 triliun. Hingga September, tercatat baru 81 proyek senilai Rp 390 triliun rampung dan beroperasi. Sebanyak 129 proyek serta dua program di bidang ketenagalistrikan dan pemerataan ekonomi senilai Rp 2.860 triliun sedang dalam tahap konstruksi. Sisanya masih di tahap persiapan.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution berharap pembangunan lima tahun ke depan tak berfokus pada infrastruktur backbone. Menurut dia, pembangunan perlu dimaksimalkan dengan menyambungkan infrastruktur backbone dengan kawasan industri, sentra ekonomi, industri rakyat, kawasan ekonomi khusus, hingga kawasan pariwisata.

Menurut Darmin, pembangunan dari backbone ke sentra industri sudah digarap di beberapa daerah, seperti Jawa Timur. Berikutnya, pembangunan akan dilakukan di Jawa Tengah dan wilayah lain. Ia mengatakan terhubungnya jalur utama ke jaringan industri bisa menjadi modal bagi perekonomian Indonesia. "Jadi akan ada jalur darat pakai truk, bus, ada pelabuhan laut dan udara, lalu ada Palapa Ring," kata dia. "Kita sudah siap melahirkan logistik lebih modern dan lebih efisien yang akan bersaing dengan kombinasi antarmoda."

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan lembaganya masih akan merampungkan pekerjaan lama yang sudah terdaftar sebagai proyek strategis nasional. "Hanya akan melengkapi, belum ada lompatan baru," katanya kepada Tempo, kemarin.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Percepatan Pelaksanaan PSN yang terbit pertengahan tahun lalu, Kementerian Perhubungan menyodorkan 33 proyek prioritas di bidang perkeretaapian, transportasi udara, serta kelautan. Dari jumlah itu, tercatat tujuh proyek yang belum masuk tahap konstruksi.

Budi menuturkan proyek yang sedang berjalan masih bisa dikembangkan dengan pendanaan tertentu oleh kabinet selanjutnya. Dia mencontohkan proyek perkeretaan modern, seperti mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT). "MRT jadi favorit, tapi belum cukup berguna kalau panjangnya hanya 15 kilometer. Kami akan kembangkan jadi 200 kilometer," kata Budi. "LRT pun jangan hanya puluhan kilometer."

Merujuk kronologi pengembangannya, program kereta kencang adalah salah satu ide rezim lama yang digeber selama lima tahun terakhir. Kereta semicepat Jakarta-Surabaya berkecepatan 160 kilometer per jam tercatat belum memulai konstruksi lantaran masih menjalani studi kelayakan hingga pertengahan 2020. FRANSISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR | YOHANES PASKALIS PAE DALE

Pemda dan BUMN Mulai Usulkan Proyek Strategis