Pendataan Aktivitas Korporasi Belum Optimal

JAKARTA - Koalisi Anti-Mafia Hutan mendesak pemerintah segera melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Menurut peneliti Yayasan Auriga, Syahrul Fitra, saat ini pendataan aktivitas korporasi yang dilaksanakan pemerintah belum sepenuhnya memenuhi prinsip tersebut. "Pemerinta

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya