Soal Bansos Atut, BPK Salahkan DPRD Banten
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri mempertanyakan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yang memberikan persetujuan atas pencairan anggaran hibah dan bantuan sosial. "Gubernur mengajukan anggaran untuk hibah dan dana bansos (bantuan sosial) itu tidak salah. Tapi yang salah kenapa DPRD menyetujuinya," katanya kepada Tempo kemarin.
arsip tempo : 171406221758.
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri mempertanyakan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yang memberikan persetujuan atas pencairan anggaran hibah dan bantuan sosial. "Gubernur mengajukan anggaran untuk hibah dan dana bansos (bantuan sosial) itu tidak salah. Tapi yang salah kenapa DPRD menyetujuinya," katanya kepada Tempo kemarin.
Menurut Bisri, menjelang pemilihan kepala daerah, anggaran bansos bia
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
