Pembayaran Pajak UKM Disederhanakan

JAKARTA - Pemerintah bakal menyederhanakan mekanisme pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pengusaha kena pajak (PKP) dari perusahaan menengah ke bawah. "Perusahaan beromzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun," kata Direktur Peraturan Perpajakan I, Awan Nurmawan Nuh, di kantornya kemarin.

Awan menjelaskan, mekanisme penyerahan PPN oleh perusahaan-perusahaan tersebut tak berbeda dengan skema pembayaran pajak penghasilan (PPh) oleh usaha kecil

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya