KILAS
Peraturan Selat Sunda Membingungkan
JAKARTA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, menyatakan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda membingungkan.Karena itu, ia sepakat peraturan tersebut perlu direvisi. “Terutama dalam hal penjaminan, ini sekarang (pemerintah) kebingungan,” kata Bambang ketika dijumpai di kantor Kementerian Keuangan kemarin.Poin yang menjadi perdebatan adalah mekanisme penjaminan proyek jembatan menggunakan dasar Peraturan Presiden 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur.
arsip tempo : 171395439654.
JAKARTA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, menyatakan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda membingungkan.Karena itu, ia sepakat peraturan tersebut perlu direvisi. “Terutama dalam hal penjaminan, ini sekarang (pemerintah) kebingungan,” kata Bambang ketika dijumpai di kantor Kementerian Keuangan kemarin.Poin yang menjadi perdebatan
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
