Pelarangan Pemakaian Premium Bebani Anggaran Pemerintah
JAKARTA -- Dampak kebijakan pemerintah yang melarang kendaraan dinas menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Premium dinilai akan berimbas pada anggaran pemerintahan. Pemerintah Kota Surakarta, misalnya, bakal mengalami defisit Rp 2,1 miliar karena harus menomboki pembelian BBM.
Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Suharto mengatakan, tahun ini anggaran untuk membeli Premium 700 kiloliter sebesar Rp 3,1 miliar. "Saat ini sudah terpakai s
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini