DPR Desak Pembatasan Penggunaan BBM
JAKARTA -- Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah tetap memegang komitmen melakukan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. Hal itu dilakukan dengan atau tanpa ada perubahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Pembatasan harus tetap jalan pada 1 April. Kalau pemerintah tidak melaksanakan itu, berarti melanggar peraturan," ujar anggota Komisi dari Partai Golkar, Bobby Rizaldi, kemarin.
Menurut dia,
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini