Soal Newmont, DPR Tetap Ganjal Pemerintah
JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Keuangan dari Fraksi Golkar, Harry Azhar Azis, menyatakan tidak akan menyetujui rencana pemerintah membeli 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara. "Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah ini adalah Menteri Keuangan datang meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat," ujarnya kepada Tempo kemarin.
Sikap Harry didasari ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Pasal itu menyebutkan pemindah
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini