BPKP Diminta Audit Pajak
Jakarta -- Sejumlah anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengaudit kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Anggota Komisi dari Fraksi Partai Golkar, Kamaruddin Sjam, mengatakan, dengan audit tersebut, BPKP bisa mengoptimalkan kewenangan yang dimilikinya.
"BPKP bisa lebih proaktif dalam melakukan audit dan tidak mesti harus menunggu perintah dari presiden, wakil presiden, atau Men
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini