Praperadilan KPC Dinilai Salah Alamat

Jakarta - Permohonan praperadilan yang diajukan PT Kaltim Prima Coal (KPC) atas penyidikan Direktorat Jenderal Pajak dinilai salah alamat. Pengamat hukum pidana Universitas Indonesia, Rudy Satriyo, mengatakan praperadilan tidak menguji proses penyidikan, tapi menguji sah atau tidaknya penangkapan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan.

"Yang diuji itu penghentian penyidikan, bukan penyidikannya. Jadi dari pintunya sudah salah," kata Ru

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya