KPPU Diminta Tak Campuri Bisnis Waralaba

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Franchise Indonesia Anang Sukandar mengatakan seharusnya pemerintah tidak turut campur dalam perjanjian bisnis waralaba. "Tidak usah diatur, pemerintah terlalu jauh, mekanisme pasar yang akan menentukan," ujarnya pekan lalu.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melarang pelaku waralaba menetapkan harga karena dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha.

Menurut Anang, pengaturan Komis

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya