Kawasan Bebas Batam Terganjal Aturan

JAKARTA -- Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Dewan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun guna menggenjot investasi di sana. Namun, penerapan kawasan perdagangan bebas masih terganjal banyak aturan lainnya.

Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Perdagangan dan Industri Edy Putra Irawady menyebutkan, meski Keppres sudah diterbitkan, implementasi di lapangan menemui banyak ganjalan. "Ken

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya