Rancangan Aturan Perposan Dikritik

JAKARTA -- Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) Reformasi menilai Rancangan Undang-Undang Perposan tak berpihak kepada PT Pos Indonesia. Ketua SPPI Reformasi Kamal Azid menuturkan undang-undang baru yang akan berlaku mulai Agustus nanti itu hanya memberi hak eksklusif bagi PT Pos untuk mengelola kiriman surat dengan berat maksimal 500 gram. Bahkan pengelola bisnis perposan diperluas menjadi badan usaha milik negara, swasta, badan usaha milik daer

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya