Ide Mahkamah Penerbangan Ditolak

JAKARTA - Regulator penerbangan menganggap tak perlu dibentuk mahkamah penerbangan, lembaga semacam mahkamah pelayaran, untuk mengadili perkara kecelakaan pesawat.

Pemerintah berpendapat bahwa tindak lanjut atas kasus-kasus kecelakaan pesawat sudah memadai. Pelanggaran operasional penerbangan akan mendapat sanksi pada lisensi penerbangan.

"Kalau mengandung kriminal, teror, atau pembajakan, polisi masuk (menyelidiki)," kata Direktur Jenderal Perhubu

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya