Pengelolaan Sumber Daya Alam Tak Transparan

JAKARTA -- Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch mendesak pemerintah menerapkan sistem akuntansi penerimaan sumber daya alam yang transparan. Menurut Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum memungkinkan adanya keterbukaan informasi tentang pengelolaan negara.

Akibatnya, kata dia, pengelolaan tersebut menjadi pelu

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya