Sikap Kementerian Luar Negeri yang menolak resolusi Responsibility to Protect (R2P) and the Prevention of Genocide, War Crimes, Ethnic Cleansing, and Crimes Against Humanity menjadi agenda tahunan tetap PBB sungguh memalukan.
Ilustrasi: Imam Yunni. tempo : 167952221984
SIKAP pemerintah Indonesia yang menolak resolusi Responsibility to Protect (R2P) and the Prevention of Genocide, War Crimes, Ethnic Cleansing, and Crimes Against Humanity menjadi agenda tahunan di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sungguh memalukan. Gaya berdiplomasi yang buruk ini mencerminkan langkah mundur Indonesia dalam hal penegakan hak asasi manusia di dalam negeri.
Selain Indonesia, ada 14 negara lain yang mengambil sikap serupa dal...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.